Penulis: A.Ikram Rifqi
Founder dan CEO Jago Preventif

Polemik pemberitaan defisit BPJS kesehatan yang mencapai 16,5 T dan hitungan BPKP yang diangka lebih rendah yaitu 10,98 T mengisyaratkan bahwa gagalnya program paradigma sehat yang di banggakan oleh Kementrian Kesehatan RI. Basicly, jika program paradigma sehat berjalan dengan baik tentunya akan menekan angka kesakitan masyarakat sehingga klaim pembayaran RS ke BPJS juga semakin menurun.

Program paradigma sehat adalah turunan dari program Indonesia Sehat yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/Menkes/52/2015 untuk mendorong pencapaian nawacita ke 5 Presiden RI Indonesia yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Adapun strategi penerapan paradigma sehat yaitu pengutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Jika tiga strategi ini berjalan dengan baik tentunya kesehatan di Indonesia akan semakin membaik, namun mari kita lihat faktanya.

Tahun 2017 terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan dengan ditemukannya 954 kasus di 170 kab/kota dan di 30 provinsi dengan jumlah kematian sebanyak 44 orang. Di tahun selanjutnya Kementrian Kesehatan RI kembali menetapkan KLB di daerah Papua dengan kasus yang berbeda pada tanggal 8 januari 2018 dan telah menelan korban sebanyak 72 orang akibat campak sebanyak 66 orang dan gizi buruk sebanyak 6 orang. Semuanya terjadi karena kurangnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh kementrian kesehatan.

Kejadian miris kembali terjadi akibat kelalaian pemerintah seusai bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kelalaian tersebut mengharuskan ditetapkannya status KLB Malaria di dua kabupaten yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur dengan meningkatnya 3 kali lipat kasus malaria di daerah tersebut. Walaupun tidak menyebabkan kematian, namun kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kementerian kesehatan agar konsep dan pengaplikasian program paradigma sehat tidak hanya menjadi selogan atau alat pencitraan semata, namun harus teraplikasikan sampai di desa agar tenaga kesehatan di daerah ikut terlibat untuk mengutamakan promotif dan preventif.

Kelalaian pemerintah tidak hanya terjadi pada penyakit menular, namun juga terjadi pada penyakit tidak menular terutama pada delapan penyakit kronis yang menyerap anggaran BPJS Kesehatan cukup besar seperti Jantung = Rp.9,42 triliun atau 51.13%., Gagal Ginjal =, Rp.2,25 triliun atau 12.24%, Kanker = Rp.3,1 triliun atau 16.84%, Stroke = Rp.2,25 triliun atau 12.21%, Thalasaemia = Rp.496 miliar atau 2.69%, Cirhosis Hepatitis = Rp.316 miliar atau 1.72%, Leukimia= Rp.317 miliar atau 1.72%, Haemophilia = Rp.268 miliar atau 1.46%. Delapan penyakit ini seharusnya menjadi perhatian kementerian kesehatan untuk melakukan pencegahan agar mengurangi beban BPJS Kesehatan which is hanya fokus pada Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berdasarkan UU SJSN, sedangkan kementerian kesehatan memiliki kewenangan untuk memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang lebih fokus pada upaya promotif dan preventif.

Berdasarkan laporan empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi ada 22.467 jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah menjadi provider JKN. Jika jumlah FKTP ini dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk memaksimalkan UKM di wilayah kerjanya akan mampu menekan meningkatnya angka kesakitan dan perawatan rawat inap masyarakat di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Indonesia. Namun yang terjadi pemanfaatan rawat inap RS justru mengalami peningkatan yang siknifikan di setiap tahunnya yaitu tahun 2014 (4,2 Juta), 2015 (6,3 Juta), 2016 (7,6 Juta) dan 2017 (8,72 Juta), data ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang sakit dan konsep paradigma sehat bisa dikatakan gagal sedangkan yang sukses adalah paradigma sakit.

Suasana kegagalan pada sektor kesehatan di perkeruh oleh sindiran bapak presiden RI pada sambutannya di Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pada tanggal 17 oktober 2018 kepada Ibu Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan yang mengatakan “Mestinya sudah rampung lah di (tingkat) Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya,”. “Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,”tambahnya. Ungkapan itu sudah wajar ketika melihat kinerja di sektor kesehatan memiliki banyak masalah. Namun bapak Presiden lupa menyindir Menko PMK yang justru memiliki andil cukup besar untuk mengontrol program pelaksanaan perbaikan kesehatan, sebab permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab lintas sektoral di bawah Ibu Puan Maharani.

Presiden pun telah mengaku heran dengan kondisi defisit yang dialami BPJS Kesehatan, padahal telah memutuskan menambah sebesar 4,9 Trilliun lewat APBN namun belum cukup. ”Ini masih kurang lagi. ‘Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp. 4,9 T’, lah kok minta, kalau kurang minta,”_ kata Jokowi. Pernyataan seperti itu tidak mestinya disampaikan oleh kepala negara di depan khalayak ramai apalagi Direktur BPJS Kesehatan scara struktural dibawahi langsung oleh Presiden.

Simalakama yang terjadi di sektor kesehatan di era saat ini cukuplah menjadi pembelajaran besar buat kita semua. Permasalahan kesehatan tidak dapat diselesaikan pada satu sektor saja, namun harus di dukung oleh sektor lainnya. Selain itu turut andil masyarakat untuk terlibat dalam menjaga kesehatannya sangat diperlukan untuk itu masyarakat harus Jago Preventif agar dapat saling mengingatkan minimal dilingkungan keluarganya masing-masing untuk lebih mengutamakan pencegahan daripada pengobatan.